Enterprise online file sharing software. Management tool for companies to control the file transfer process. Hukum di Indonesia Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda Nederlandsch Indie. Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang undangan atau yurisprudensi,1 yang merupakan penerusan dari aturan aturan setempat dari masyarakat dan budaya budaya yang ada di wilayah Nusantara. Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. I May Be Wrong But I Doubt It Charles Barkley here. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum misalnya politik dan pemilu hukum tata negara, kegiatan pemerintahan sehari hari hukum administrasi atau tata usaha negara, kejahatan hukum pidana, maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan tindakan yang bersifat perdata lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang undang Hukum Perdata dikenal KUHPer. Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek atau dikenal dengan BW yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia dan wilayah jajahan Belanda berdasarkan asas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1. Pendidikan Malaysia bisa didapatkan dari sekolah tanggungan pemerintah, sekolah swasta atau secara sendiri. Sistem pendidikan dipusatkan terutama untuk sekolah dasar. Persyaratan Masuk Polisi Sahabat sekalian, pada kesempatan kal ini Kata Ilmu akan share artikel mengenai Syarat dan Tes Masuk Polisi. Yup so pasti banyak diantara. Titik koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude dan longitude suatu daerah. Kaitannya dengan latitude dan longitude adalah, kedua garis lintang dan. Contoh Soal Cpns Pdf 2013' title='Contoh Soal Cpns Pdf 2013' />Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang undang hukum perdata disingkat KUHPer terdiri dari empat bagian yaitu  Buku I tentang Orang mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan disahkannya UU nomor 1 tahun 1. Buku II tentang Kebendaan mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi i benda berwujud yang tidak bergerak misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu ii benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak dan iii benda tidak berwujud misalnya hak tagih atau piutang. Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1. UGMLpBmV' alt='Contoh Soal Cpns Pdf 2013' title='Contoh Soal Cpns Pdf 2013' />Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan. Buku III tentang Perikatan mengatur tentang hukum perikatan atau kadang disebut juga perjanjian walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda, yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis jenis perikatan yang terdiri dari perikatan yang timbul dari ditetapkan undang undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian, syarat syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang undang hukum dagang KUHD juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer. Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian mengatur hak dan kewajiban subyek hukum khususnya batas atau tenggat waktu dalam mempergunakan hak haknya dalam hukum perdata dan hal hal yang berkaitan dengan pembuktian. Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas fakultas hukum di Indonesia. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana sanksi. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang undang hukum pidana KUHP. Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1. KUHAP. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga lembaga negara, hubungan hukum hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak. Hukum tata usaha administrasi negarasunting sunting sumberHukum tata usaha administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit. Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulumisalnya Het Herziene Inlandsh ReglementHIR, RBG, RB,RO. Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1. Asas di dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah Asas perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan UU. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak, yaitu serangkaian proses peradilan pidana dari penyidikan sampai dengan putusan hakim dilakukan cepat, ringkas, jujur, dan adil pasal 5. KUHAP. Asas memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang punya kesempatan, bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya pasal 5. KUHAP. Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum pasal 6. KUHAP. Asas pembuktian, yaitu tersangkaterdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian pasal 6. KUHAP, kecuali diatur lain oleh UU. Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah.